Kepemiluan dan Konstitusi
Menguji Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi: Siapa yang Bisa Mengajukan?
Empat kualifikasi pemohon, lima syarat kerugian konstitusional, dan hal yang paling sering membuat permohonan gugur.
Bidang layanan
Dalam perkara kepemiluan, tenggat laporan dan permohonan sering hanya beberapa hari, bahkan beberapa jam. Kami membantu peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih menyiapkan langkah hukum yang tepat waktu dan tertib bukti, termasuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.
Yang dapat kami bantu
Menyusun laporan dugaan pelanggaran administratif atau permohonan penyelesaian sengketa proses, lengkap dengan bukti dan saksi, lalu mendampingi pemeriksaannya.
Mendampingi pelapor maupun terlapor dalam penanganan di Sentra Gakkumdu, yang terdiri atas unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
Menyusun pengaduan, atau menyiapkan pembelaan bagi penyelenggara yang diadukan, dalam perkara kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menyiapkan permohonan, atau keterangan sebagai pihak terkait, dalam perselisihan hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Menyusun permohonan pengujian materiil maupun formil terhadap UUD 1945, mulai dari kedudukan hukum dan alasan permohonan sampai petitum.
Pendapat hukum tertulis bagi partai politik, calon, atau penyelenggara sebelum mengambil keputusan yang berisiko dipersoalkan.
Pengalaman di Mahkamah Konstitusi. Managing Partner kami, Idon Setiawan, S.H., C.Med., termasuk pemohon dalam Perkara Nomor 385/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Cara kami bekerja
Sejak pertemuan pertama, kami pastikan batas waktu laporan atau permohonan yang berlaku untuk masalah Anda.
Formulir hasil, dokumentasi, keterangan saksi, dan dokumen pencalonan kami susun berurutan agar mudah dibuktikan.
Bawaslu, Sentra Gakkumdu, DKPP, pengadilan tata usaha negara, atau Mahkamah Konstitusi, sesuai jenis masalahnya.
Kami mendampingi setiap tahap pemeriksaan, lalu menjelaskan arti putusan dan langkah berikutnya.
Tidak harus lengkap. Bawa saja yang ada, sisanya bisa menyusul.
Tanya jawab
Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Kerugian itu harus diuraikan secara spesifik, bukan sekadar kekhawatiran umum.
Bisa, tetapi syaratnya ketat: dasar pengujiannya dalam UUD 1945 harus berbeda (Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Karena itu, putusan-putusan terdahulu atas pasal yang sama perlu ditelusuri sebelum permohonan disusun.
Sebelum hasil ditetapkan. Tenggat permohonan perselisihan hasil sangat pendek dan dihitung sejak penetapan hasil oleh KPU, sehingga bukti sebaiknya sudah dikumpulkan sejak rekapitulasi berjalan.
Konsultasi
Ceritakan singkat masalah Anda lewat WhatsApp. Untuk bertemu di kantor, buat janji lebih dulu agar kami bisa menyiapkan waktu yang cukup untuk Anda.