Bidang layanan

Pendampingan PHK dan Perselisihan Hubungan Industrial

Diberhentikan tanpa pesangon, upah yang tertunggak, atau kontrak kerja yang terus diperpanjang. Kami mendampingi pekerja maupun pengusaha menyelesaikan perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Yang dapat kami bantu

Untuk pekerja maupun pengusaha

Perhitungan hak akibat PHK

Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah dihitung menurut alasan PHK dan masa kerja Anda.

Perundingan bipartit

Menyiapkan posisi runding, mendampingi perundingan, serta menyusun risalah dan perjanjian bersama.

Mediasi di dinas ketenagakerjaan

Pencatatan perselisihan, penyusunan keterangan dan bukti, serta tanggapan atas anjuran mediator.

Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Bagi pekerja yang bekerja di Tangerang Selatan, gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

Kontrak kerja dan alih daya

Menilai keabsahan PKWT dan alih daya. UU 27/2026 membatasi PKWT paling lama dua tahun, dan hanya dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.

Pendampingan pengusaha

Menyusun peraturan perusahaan, menangani pelanggaran disiplin dengan surat peringatan berjenjang, dan menempuh PHK sesuai prosedur agar tidak batal demi hukum.

Cara kami bekerja

Bertahap, sesuai prosedur yang diwajibkan

  1. Kumpulkan dokumen kerja

    Perjanjian kerja, slip gaji, dan surat dari perusahaan menjadi dasar untuk menghitung hak Anda.

  2. Hitung hak dan nilai posisi

    Kami hitung hak Anda menurut alasan PHK dan masa kerja, lalu menilai kekuatan bukti yang ada.

  3. Bipartit, lalu mediasi

    Perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. Bila gagal, perselisihan dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan untuk dimediasi.

  4. Gugatan bila buntu

    Bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, gugatan diajukan dengan melampirkan risalah mediasi.

Yang sebaiknya Anda siapkan

Tidak harus lengkap. Bawa saja yang ada, sisanya bisa menyusul.

  • Perjanjian kerja atau surat pengangkatan
  • Slip gaji beberapa bulan terakhir
  • Surat PHK, surat peringatan, atau surat lain dari perusahaan
  • Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, bila ada
  • Bukti masa kerja, misalnya kartu BPJS Ketenagakerjaan atau kartu karyawan

Tanya jawab

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perusahaan boleh langsung memberhentikan saya?

Tidak begitu saja. Pemberi kerja wajib lebih dulu mengupayakan agar PHK tidak terjadi dan merundingkannya secara bipartit. Bila tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, PHK batal demi hukum (Pasal 228 UU 27/2026). Pengecualiannya antara lain pengunduran diri, berakhirnya PKWT, pensiun, dan meninggal dunia (Pasal 229).

Berapa lama batas waktu menggugat PHK?

Satu tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi, sesuai pemaknaan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Tuntutan pembayaran upah berbeda: Pasal 152 UU 27/2026 menyatakan tuntutan itu dapat diajukan tanpa batas waktu.

Apakah berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial dikenai biaya?

Gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya perkara, termasuk biaya eksekusi (Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004).

Konsultasi

Menghadapi PHK, atau hak kerja Anda tidak dibayar?

Ceritakan singkat masalah Anda lewat WhatsApp. Untuk bertemu di kantor, buat janji lebih dulu agar kami bisa menyiapkan waktu yang cukup untuk Anda.

WhatsApp dan telepon
0812 6000 5040
Jam layanan
Senin–Jumat, 09.00–17.00 WIBSabtu, dengan janji temu
Alamat kantor
Jalan Ajem Mail Nomor 72, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15413