Hubungan Industrial
Hak Pesangon saat Terkena PHK menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026
Tabel pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang baru, pengali menurut alasan PHK, dan contoh perhitungannya.
Bidang layanan
Diberhentikan tanpa pesangon, upah yang tertunggak, atau kontrak kerja yang terus diperpanjang. Kami mendampingi pekerja maupun pengusaha menyelesaikan perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Yang dapat kami bantu
Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah dihitung menurut alasan PHK dan masa kerja Anda.
Menyiapkan posisi runding, mendampingi perundingan, serta menyusun risalah dan perjanjian bersama.
Pencatatan perselisihan, penyusunan keterangan dan bukti, serta tanggapan atas anjuran mediator.
Bagi pekerja yang bekerja di Tangerang Selatan, gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
Menilai keabsahan PKWT dan alih daya. UU 27/2026 membatasi PKWT paling lama dua tahun, dan hanya dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.
Menyusun peraturan perusahaan, menangani pelanggaran disiplin dengan surat peringatan berjenjang, dan menempuh PHK sesuai prosedur agar tidak batal demi hukum.
Cara kami bekerja
Perjanjian kerja, slip gaji, dan surat dari perusahaan menjadi dasar untuk menghitung hak Anda.
Kami hitung hak Anda menurut alasan PHK dan masa kerja, lalu menilai kekuatan bukti yang ada.
Perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. Bila gagal, perselisihan dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan untuk dimediasi.
Bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, gugatan diajukan dengan melampirkan risalah mediasi.
Tidak harus lengkap. Bawa saja yang ada, sisanya bisa menyusul.
Tanya jawab
Tidak begitu saja. Pemberi kerja wajib lebih dulu mengupayakan agar PHK tidak terjadi dan merundingkannya secara bipartit. Bila tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, PHK batal demi hukum (Pasal 228 UU 27/2026). Pengecualiannya antara lain pengunduran diri, berakhirnya PKWT, pensiun, dan meninggal dunia (Pasal 229).
Satu tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi, sesuai pemaknaan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Tuntutan pembayaran upah berbeda: Pasal 152 UU 27/2026 menyatakan tuntutan itu dapat diajukan tanpa batas waktu.
Gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya perkara, termasuk biaya eksekusi (Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004).
Konsultasi
Ceritakan singkat masalah Anda lewat WhatsApp. Untuk bertemu di kantor, buat janji lebih dulu agar kami bisa menyiapkan waktu yang cukup untuk Anda.