Ringkasnya

  • Panggilan sebagai saksi wajib dipenuhi. Bila berhalangan, sampaikan alasannya kepada penyidik.
  • Sejak 2 Januari 2026, saksi berhak didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.
  • Baca berita acara pemeriksaan sampai Anda mengerti isinya sebelum menandatanganinya.

Menerima surat panggilan dari kepolisian sering membuat orang cemas. Padahal, dipanggil sebagai saksi tidak berarti Anda dituduh melakukan sesuatu. Saksi dipanggil karena dianggap mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, atau karena memiliki data dan informasi yang berkaitan dengan perkara (Pasal 1 angka 47 KUHAP baru).

Sejak 2 Januari 2026, pemeriksaan saksi tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di sini kami sebut KUHAP baru. Berbeda dengan KUHAP lama, undang-undang ini merinci hak-hak saksi dalam satu pasal tersendiri.

1. Periksa surat panggilannya

Penyidik berwenang memanggil saksi untuk diperiksa. Menurut Pasal 26 KUHAP baru, pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar, dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Saat surat itu Anda terima, perhatikan:

  • nama Anda dan status Anda sebagai saksi;
  • perkara atau nomor laporan polisi yang menjadi dasar pemanggilan;
  • hari, jam, dan tempat pemeriksaan;
  • nama penyidik yang dapat dihubungi.

Bila ragu, hubungi kantor polisi yang tertera melalui nomor resminya untuk memastikan surat itu asli. Jangan mentransfer uang kepada siapa pun yang mengaku bisa "mengurus" panggilan Anda.

2. Datang adalah kewajiban

Memenuhi panggilan sebagai saksi adalah kewajiban hukum. Bila Anda berhalangan karena alasan yang sah dan patut, misalnya sedang sakit, beri tahu penyidik secepatnya, sebaiknya secara tertulis. Dalam keadaan seperti itu, Pasal 29 ayat (1) KUHAP baru memungkinkan penyidik datang ke tempat kediaman Anda untuk melakukan pemeriksaan.

Mengabaikan panggilan tanpa alasan bisa berakibat serius. Pasal 285 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengancam orang yang secara melawan hukum tidak datang saat dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

3. Hak Anda selama pemeriksaan

Pasal 143 KUHAP baru memuat daftar hak saksi. Beberapa yang paling sering dibutuhkan dalam pemeriksaan di kepolisian:

  • Didampingi advokat. Saksi berhak "memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan" (huruf b). KUHAP lama tidak mengatur hak ini secara tegas, sehingga pendampingan saksi kerap diperdebatkan.
  • Memberikan keterangan tanpa tekanan (huruf d) dan bebas dari pertanyaan yang menjerat (huruf f).
  • Mendapat penerjemah atau juru bahasa bila Anda tidak lancar berbahasa Indonesia (huruf e).
  • Menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri.
  • Bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat.
  • Mendapat pelindungan atas keamanan diri, keluarga, dan harta benda, termasuk kerahasiaan identitas.
  • Memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara.

Pasal yang sama juga menjamin bahwa saksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikannya dengan iktikad baik (huruf a).

4. Baca BAP sebelum menandatangani

Keterangan Anda dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pasal 36 ayat (1) KUHAP baru menyatakan:

"Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya."

Artinya, Anda berhak membaca BAP sampai benar-benar mengerti isinya. Bacalah pelan-pelan, termasuk bagian identitas dan tanggal. Bila ada kalimat yang tidak sesuai dengan yang Anda sampaikan, minta diperbaiki sebelum Anda menandatanganinya.

5. Bila pertanyaan mulai mengarah kepada Anda

Kadang pemeriksaan saksi bergeser ke pertanyaan yang seolah menempatkan Anda sebagai pelaku. Bila itu terjadi, ingat dua hak di atas: hak didampingi advokat dan hak menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Sampaikan dengan sopan bahwa Anda ingin didampingi advokat sebelum menjawab pertanyaan semacam itu.

Kesaksian yang jujur membantu perkara menjadi terang. Dengan mengenal hak-hak di atas, Anda dapat memberikannya dengan tenang.

Dasar hukum

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 47, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 36, dan Pasal 143.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

Artikel ini bersifat informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada 21 November 2026, dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Untuk perkara Anda, telaah dokumen dan kronologinya perlu dilakukan secara langsung.

Layanan terkait: Pendampingan Hukum Pidana di Tangerang Selatan