Ringkasnya
- Dalam perkara ingkar janji, somasi menjadi bukti bahwa pihak lain sudah dinyatakan lalai.
- Banyak sengketa selesai setelah somasi atau perundingan, tanpa perlu sampai ke pengadilan.
- Sengketa ingkar janji atau perbuatan melawan hukum bernilai paling banyak Rp500 juta dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, yang diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.
Uang sudah dipinjamkan, barang sudah dikirim, tetapi pembayaran tak kunjung datang. Sebelum memikirkan gugatan, ada satu langkah yang sering menentukan hasil akhir: menyatakan pihak lain lalai secara resmi.
Ingkar janji atau perbuatan melawan hukum?
Hukum perdata mengenal dua dasar tuntutan yang sering tertukar. Ingkar janji, atau wanprestasi, terjadi bila seseorang tidak memenuhi kewajiban yang lahir dari perjanjian. Perbuatan melawan hukum terjadi bila suatu perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, meskipun di antara mereka tidak ada perjanjian (Pasal 1365 KUHPerdata). Utang yang tidak dibayar sesuai kesepakatan umumnya termasuk ingkar janji.
Pembedaan ini penting karena menentukan apa yang harus Anda buktikan dan bagaimana gugatan disusun.
Mengapa somasi penting
Dalam ingkar janji, ganti rugi tidak serta-merta dapat dituntut. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan:
"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."
Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, pernyataan lalai dilakukan dengan surat perintah atau akta sejenis. Pernyataan itu tidak diperlukan bila perjanjian sudah menentukan bahwa lewatnya waktu tertentu dengan sendirinya membuat si berutang lalai. Dalam praktik, surat perintah inilah yang dikenal sebagai somasi.
Somasi juga sering menjadi jalan keluar. Tidak sedikit pihak yang baru serius menyelesaikan kewajibannya setelah menerima teguran tertulis yang jelas dasar hukumnya.
Isi somasi yang baik
- identitas pengirim dan penerima;
- dasar hubungan hukumnya, misalnya perjanjian, nota, atau bukti transfer;
- kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk jumlahnya bila berupa uang;
- tenggat yang wajar untuk memenuhinya, misalnya 7 atau 14 hari;
- langkah hukum yang akan ditempuh bila tenggat itu lewat.
Kirim somasi dengan cara yang dapat dibuktikan, misalnya lewat pos tercatat atau diserahkan langsung dengan tanda terima. Hindari kata-kata yang mengancam atau mempermalukan, dan jangan menyebarkan persoalannya di media sosial. Selain tidak perlu, hal itu bisa berbalik merugikan Anda.
Bila somasi tidak ditanggapi
Perundingan atau mediasi masih bisa ditempuh. Bila tetap buntu, sengketa dapat dibawa ke pengadilan negeri. Dalam gugatan biasa, para pihak wajib lebih dulu menempuh mediasi di pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Untuk sengketa bernilai kecil, tersedia jalur yang lebih cepat.
Gugatan sederhana untuk nilai sampai Rp500 juta
Mahkamah Agung menyediakan tata cara gugatan sederhana melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Pokok-pokoknya:
- untuk perkara ingkar janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta;
- tidak dapat dipakai untuk sengketa hak atas tanah atau perkara yang menjadi wewenang pengadilan khusus;
- penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Bila penggugat berada di luar wilayah itu, ia menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat;
- alamat tergugat harus diketahui;
- diperiksa hakim tunggal dan diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama;
- penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di setiap persidangan, dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;
- tidak ada banding atau kasasi. Upaya hukumnya adalah keberatan, yang diperiksa majelis hakim pada pengadilan yang sama.
Pilihan antara somasi, perundingan, mediasi, gugatan sederhana, atau gugatan biasa bergantung pada nilai sengketa, bukti yang Anda pegang, dan hubungan Anda dengan pihak lain. Karena itu, telaah dokumennya lebih dulu sebelum memutuskan.
Dasar hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1365.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Artikel ini bersifat informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada 21 November 2026, dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Untuk perkara Anda, telaah dokumen dan kronologinya perlu dilakukan secara langsung.
Layanan terkait: Penyelesaian Sengketa Perdata di Tangerang Selatan