Ringkasnya
- Perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara dapat memohon pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
- Permohonan paling sering gugur karena kerugian konstitusional pemohon tidak diuraikan secara meyakinkan.
- Pasal yang sudah pernah diuji hanya dapat diuji lagi bila dasar pengujiannya berbeda.
Undang-undang dibentuk DPR bersama Presiden, tetapi isinya tetap bisa dipersoalkan. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi Mahkamah Konstitusi wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan warga negara biasa pun dapat mengajukannya. Banyak perubahan penting dalam aturan pemilu lahir dari permohonan semacam ini. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, misalnya, berawal dari permohonan sekelompok mahasiswa, sedangkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah lahir dari Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Siapa yang dapat menjadi pemohon
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara."
Badan hukum, seperti perkumpulan, yayasan, atau partai politik, mengajukan permohonan melalui pengurus yang berwenang mewakilinya menurut anggaran dasarnya.
Lima syarat kerugian konstitusional
Menyebut diri sebagai warga negara saja tidak cukup. Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah menilai kerugian pemohon dengan lima syarat, yang kini juga dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025:
- ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak atau kewenangan itu dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugiannya bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ada hubungan sebab-akibat antara kerugian itu dan berlakunya undang-undang tersebut;
- ada kemungkinan bahwa bila permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Di bagian inilah banyak permohonan gugur. Kerugian harus diuraikan dari peristiwa yang benar-benar dialami pemohon dan dapat dibuktikan, bukan dari kekhawatiran umum yang bisa dialami siapa saja. Bila pemohonnya lebih dari satu, kerugian masing-masing perlu diuraikan sendiri-sendiri.
Pengujian materiil dan formil
Pengujian materiil mempersoalkan isi ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian formil mempersoalkan proses pembentukannya. Untuk pengujian formil, sejak Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Mahkamah membatasi waktunya: permohonan diajukan paling lama 45 hari sejak undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.
Pasal yang sudah pernah diuji
Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melarang pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang telah diuji. Larangan itu dapat dikecualikan bila materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda (Pasal 60 ayat (2)). Karena itu, langkah pertama sebelum menyusun permohonan adalah menelusuri putusan-putusan terdahulu atas pasal yang sama.
Bagaimana permohonan diajukan
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), dan dapat didaftarkan langsung ke Kepaniteraan maupun secara daring. Isinya memuat identitas pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, dan petitum, yaitu hal yang diminta untuk diputus.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, majelis panel wajib memberi nasihat untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan, dan pemohon diberi waktu paling lama 14 hari untuk melakukannya (Pasal 39 ayat (2)).
Permohonan yang baik bukan yang paling tebal, melainkan yang paling jelas: kerugian pemohon terang, pertentangannya dengan UUD 1945 diuraikan runtut, dan petitumnya dapat dilaksanakan.
Dasar hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 51, dan Pasal 60.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Pasal 4.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU-V/2007, dan Nomor 27/PUU-VII/2009.
Artikel ini bersifat informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada 21 November 2026, dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Untuk perkara Anda, telaah dokumen dan kronologinya perlu dilakukan secara langsung.
Layanan terkait: Pendampingan Hukum Kepemiluan dan Pengujian Undang-Undang