Ringkasnya
- Sejak 28 Oktober 2026, hak pekerja yang terkena PHK diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003.
- Ada tiga komponen utama: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarnya bergantung pada masa kerja dan alasan PHK.
- Tabel pesangon dalam undang-undang adalah batas paling sedikit. Perusahaan boleh memberi lebih.
PHK hampir selalu datang bersama satu pertanyaan: berapa yang sebenarnya menjadi hak saya? Sejak 28 Oktober 2026, jawabannya tidak lagi dicari di UU Nomor 13 Tahun 2003, tetapi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026). Undang-undang ini mencabut UU 13/2003 seluruhnya dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
Ada satu pengecualian penting. Gugatan perselisihan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum 28 Oktober 2026 tetap diselesaikan dengan aturan lama (Pasal 300 UU 27/2026).
PHK tidak bisa dilakukan sepihak
Sebelum menghitung, pastikan dulu prosedurnya. Pemberi kerja wajib mengupayakan agar PHK tidak terjadi, misalnya dengan mengurangi lembur, menyesuaikan jam kerja, atau merumahkan pekerja secara bergiliran. Bila PHK tetap tidak terhindarkan, alasannya wajib dirundingkan secara bipartit.
Jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa penetapan itu batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerjanya (Pasal 228). Perundingan bipartit tidak diperlukan bila pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, PKWT-nya berakhir, ia memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia (Pasal 229).
Tiga komponen yang dihitung
Dasar perhitungannya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234). Dari dasar itu, hak pekerja terdiri atas tiga komponen berikut.
Uang pesangon
| Masa kerja | Paling sedikit |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Sumber: Pasal 232 ayat (2) UU 27/2026. Frasa "paling sedikit" kini tertulis langsung dalam pasal ini, sehingga angka di atas adalah batas bawah, bukan batas atas.
Uang penghargaan masa kerja
| Masa kerja | Besarnya |
|---|---|
| 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Sumber: Pasal 232 ayat (3) UU 27/2026. Pekerja dengan masa kerja kurang dari tiga tahun belum mendapat uang penghargaan masa kerja.
Uang penggantian hak
Komponen ini meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, serta hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 232 ayat (4)).
Alasan PHK menentukan pengalinya
Angka dalam tabel di atas dikalikan sesuai alasan PHK. Beberapa alasan yang paling sering terjadi:
| Alasan PHK | Pesangon | Penghargaan masa kerja | Dasar |
|---|---|---|---|
| Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan | 1× | 1× | Pasal 236 ayat (1) |
| Sama seperti di atas, tetapi pemberi kerja yang tidak bersedia menerima pekerja | 2× | 1× | Pasal 236 ayat (2) |
| Perusahaan tutup karena terus-menerus merugi selama 2 tahun | 1× | 1× | Pasal 237 |
| Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik | 1× | 1,5× | Pasal 238 |
| Keadaan kahar, PKPU, atau pailit | 1× | 1× | Pasal 239–240 |
| Permohonan pekerja karena kesalahan pemberi kerja yang terbukti, misalnya upah tidak dibayar tepat waktu tiga bulan berturut-turut | 2× | 1× | Pasal 241 ayat (1) |
| Pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga | 1× | 1× | Pasal 244 |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas tetap akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan, atas permohonan pekerja | 2× | 2× | Pasal 246 |
| Pensiun | 2× | 1× | Pasal 247–248 |
| Meninggal dunia | 2× | 1× | Pasal 249 |
Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak mendapat pesangon, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242). Bila perusahaan tidak mengatur besarnya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit satu bulan upah (Pasal 233 ayat (2)). Pada usaha mikro dan kecil, besarnya hak ditentukan berdasarkan kesepakatan, tetapi kewajiban membayarnya tetap ada (Pasal 250).
Contoh perhitungan
Rina bekerja selama 6 tahun 4 bulan dengan upah pokok Rp4.500.000 dan tunjangan tetap Rp500.000 per bulan. Perusahaannya tutup permanen atas keputusan pemilik, sehingga pengalinya 1 kali untuk pesangon dan 1,5 kali untuk uang penghargaan masa kerja (Pasal 238).
- Dasar upah (Rp4.500.000 + Rp500.000)
- Rp5.000.000
- Uang pesangon: 7 bulan upah × 1
- Rp35.000.000
- Uang penghargaan masa kerja: 3 bulan upah × 1,5
- Rp22.500.000
- Jumlah paling sedikit
- Rp57.500.000
Jumlah itu belum termasuk uang penggantian hak, misalnya nilai sisa cuti tahunan Rina yang belum diambil.
Bila hak Anda tidak dibayar
Penyelesaiannya bertahap. Mulailah dengan perundingan bipartit, paling lama 30 hari kerja. Bila gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk dimediasi. Bila mediasi pun tidak menghasilkan kesepakatan, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi (Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004). Bagi pekerja di Tangerang Selatan, gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
Perhatikan tenggatnya. Gugatan yang mempersoalkan PHK diajukan paling lama satu tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025). Untuk upah yang tidak dibayar, Pasal 152 UU 27/2026 menyatakan:
"Pekerja/Buruh berhak melakukan tuntutan tanpa batas waktu terhadap pembayaran Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja."
Gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya perkara (Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004). Meski begitu, menghitung hak dengan benar sejak awal akan sangat membantu, baik di meja perundingan maupun di pengadilan.
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 152, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 232 sampai Pasal 250, dan Pasal 300.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3, Pasal 58, Pasal 82, dan Pasal 83.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025.
Artikel ini bersifat informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada 21 November 2026, dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Untuk perkara Anda, telaah dokumen dan kronologinya perlu dilakukan secara langsung.
Layanan terkait: Pendampingan PHK dan Perselisihan Hubungan Industrial